Ketua Komisi I DPR RI mendukung penggunaan dana optimalisasi Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada APBN-P 2012 sebesar Rp 678 Miliar.

Pada kesempatan itu, Komisi I DPR meminta kepada Kementerian Keuangan untuk mencabut surat pembintangan untuk penambahan anggaran yang berasal dari pemanfaatan optimalisasi dan non pendidikan sebesar Rp 480 Miliar, program modernisasi Alutsista/non-Alutsista/sarpras integratif dan sebesar Rp 198 Miliar pada program modernisasi Alutsista, dari non Alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarana prasarana matra laut.

Dalam Rapat Kerja (Raker) yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Agus Suhartono, di Gedung Nusantara II DPR, Rabu (5/9).

Raker membahas dana optimalisasi Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2012 sebesar Rp 678 Miliar serta pemberangkatan tiga unit Mi-17 ke Kongo dalam rangka penguatan pasukan perdamaian Indonesia di Kongo, dan penyelesaian 21 pengadaan Alutsista yang menjadi prioritas.

Mahfudz mengatakan, Kemhan pada RAPBN 2013 diusulkan mendapatkan anggaran sekitar Rp 77 Triliun, atau meningkat Rp 5 Triliun dari anggaran di 2012. "Dengan peningkatan anggaran itu, maka dana optimalisasinya juga diperkirakan meningkat namun besarannya berapa belum tahu, tergantung dalam pembahasan nantinya di Komisi dan Banggar," ujarnya.

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, Kemhan telah menyusun 21 kegiatan prioritas pengadaan alutsista bagi TNI. Lima program di antaranya secara pendanaan telah disetujui oleh Komisi I DPR atau tanda bintangnya telah dicabut.

"Untuk TNI AD pengadaan helikopter angkut, dari TNI AL untuk pengadaan Tank Amfibi BMP-3F. Dari TNI AU untuk pengadaan enam pesawat Sukhoi 30 MK2, pesawat pengganti MK-53, dan pesawat pengganti F-27 beserta dukungannya yaitu pesawat CN-295," ujar Menhan.

Lebih lanjut Menhan mengatakan, 16 prioritas dalam pengadaan alutsista yang belum mendapat persetujuan Komisi I DPR RI, masih ada dua kegiatan, dua kegiatan masih berada di Kemenkeu, dan 12 kegiatan lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi.

"Dua kegiatan yang masih di Komisi I DPR yaitu dari TNI AD untuk pengadaan heli serbu beserta persenjataannya dan amunisinya. Dari TNI AU, untuk pengadaan enam Helikopter Full Combat SAR Mission EC 725. Sementara dua kegiatan yang masih di Kemenkeu adalah pengadaan Rudal Arhanud ME-Armed 155," ujarnya.

Sementara, kata Menhan, dari 12 kegiatan yang masih proses penyelesaian administrasi itu, dari Mabes TNI untuk pengadaan Rantis 2,5 ton 4X4, kendaraan angkut, dari TNI AD heli serang beserta persenjataan dan amunisinya, ranpur MBT, rudal MLRS. Sedangkan dari TNI AL adalah MLM KRI kelas korvet tahap I, kapal bantu hidro oseanografi, kapal latih pengganti Dewa Ruci, CN 235 MPA, Heli AKA-S antikapal selam dan suku cadangnya, panser Amfibi BTR 80-A, dan Multiple Launch Rocket System(MLRS).

Sementara itu Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menambahkan, per 31 Agustus 2012, Komisi I DPR telah menyetujui alokasi anggaran untuk pengadaan kapal selam elektrik tiga unit, yang pengadaannya dari Korsel dan pengadaan enam unit Sukhoi. "Sementara untuk pengadaan MBT Leopard dari Jerman, juga mendukungnya dan dalam proses administrasi soal persetujuannya," tegas Mahfudz.(as)/foto:iwan armanias/parle.